Gus Yahya menegaskan sikapnya di tengah dinamika internal PBNU yang memanas. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Cholil Staquf menyatakan tidak mempersoalkan percepatan penyelenggaraan Muktamar asalkan seluruh ketentuan konstitusional terpenuhi.
Pernyataan tersebut ia sampaikan di Kantor PBNU Jakarta pada Kamis 11 Desember 2025. Gus Yahya bahkan menyatakan kesiapannya untuk menggelar muktamar besok pagi sekalipun jika syarat-syaratnya sudah lengkap.
Syarat Mutlak Penyelenggaraan Muktamar
Muktamar harus memenuhi syarat konstitusional agar hasilnya sah secara organisasi. Gus Yahya menekankan bahwa forum tertinggi NU wajib di pimpin bersama oleh dua pemegang mandat hasil muktamar sebelumnya.
Pertama, Rais Aam Syuriyah harus memimpin jalannya muktamar. Kedua, Ketua Umum Tanfidziyah juga wajib hadir sebagai pimpinan bersama dalam forum tersebut.
Tanpa kehadiran kedua unsur kepemimpinan ini, muktamar berpotensi cacat hukum. Gus Yahya mengingatkan bahwa jika hanya salah satu yang hadir, maka muktamar tidak mungkin di laksanakan secara sah.
Muktamar Forum Tertinggi Organisasi NU
Muktamar merupakan forum deliberasi tertinggi dalam struktur Nahdlatul Ulama. Forum ini di selenggarakan setiap lima tahun sekali untuk menentukan arah organisasi ke depan.
Dalam muktamar, seluruh peserta memilih kepemimpinan baru baik di jajaran Syuriyah maupun Tanfidziyah. Selain itu, forum ini juga menetapkan kebijakan strategis dan merumuskan program kerja organisasi.
Muktamar ke-34 yang di gelar di Lampung pada Desember 2021 menetapkan KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam. Sementara itu, Gus Yahya terpilih sebagai Ketua Umum PBNU untuk masa khidmat 2021-2026.
Ajakan Islah di Tengah Konflik
Gus Yahya mengajak semua pihak untuk mengedepankan penyelesaian damai dalam menghadapi perbedaan internal. Ia menekankan pentingnya islah atau rekonsiliasi daripada membiarkan konflik berlarut-larut.
“Sudah lah, tidak ada jalan lain selain islah, daripada nanti muktamarnya jadi bermasalah, jadi tidak sempurna,” tegas Gus Yahya. Ia mengingatkan bahwa kesiapan organisasi jauh lebih penting daripada sekadar mempercepat waktu pelaksanaan.
Selain itu, Gus Yahya juga mengimbau agar semua langkah yang di ambil tetap menjaga marwah kelembagaan NU. Ia berharap muktamar mendatang bisa menjadi ruang penyelesaian yang elegan bagi seluruh persoalan internal.
Rapat Pleno Kubu Gus Yahya Batal
Rencana rapat pleno PBNU kubu Gus Yahya pada Kamis 11 Desember 2025 akhirnya batal di gelar. Sebanyak 78 personel sudah hadir di Gedung PBNU Jakarta Pusat namun forum tidak bisa di laksanakan.
Penyebab pembatalan adalah ketidakhadiran Rais Aam KH Miftachul Akhyar dalam forum tersebut. Gus Yahya menjelaskan bahwa sesuai ketentuan, pleno harus di pimpin bersama oleh Rais Aam dan Ketua Umum.
Sampai saat penyelenggaraan, Gus Yahya mengaku belum mendapatkan informasi mengenai alasan ketidakhadiran Rais Aam. Akhirnya, pihaknya sepakat mengubah status pertemuan dari rapat pleno menjadi rapat koordinasi.
Rapat Koordinasi Bahas Bencana Sumatera
Setelah rapat pleno batal, kubu Gus Yahya mengubah agenda menjadi rapat koordinasi. Forum ini membahas tiga hal utama yaitu evaluasi program, konsolidasi organisasi, dan penanggulangan bencana.
Bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menjadi salah satu fokus pembahasan. PBNU berkomitmen untuk turut serta dalam upaya penanganan dan pemulihan korban bencana.
Rapat koordinasi ini di hadiri sejumlah pengurus PBNU termasuk Sekretaris Syuriyah KH Latif Malik dan Sekretaris Aam Ahmad Said Asrori. Selain itu, hadir pula Sekretaris Syuriyah KH Nurul Yaqin dan Sekretaris Jenderal Amin Said Husni.
Kronologi Konflik Internal PBNU
Konflik internal PBNU mencuat ke permukaan sejak November 2025. Rais Aam KH Miftachul Akhyar menggelar rapat harian Syuriyah di Hotel Aston Jakarta pada 20 November 2025.
Dalam rapat tersebut, Syuriyah menilai Gus Yahya melakukan sejumlah pelanggaran serius. Salah satunya adalah mengundang narasumber yang di anggap terkait dengan jaringan Zionisme dalam Akademi Kepemimpinan Nasional NU.
Selain itu, Syuriyah juga menganggap tata kelola keuangan PBNU menyimpang dari aturan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Syuriyah mengeluarkan surat edaran yang memberhentikan Gus Yahya efektif 26 November 2025.
Rapat Pleno Hotel Sultan Tetapkan Pj Ketum
Rapat pleno Syuriyah PBNU berlangsung di Hotel Sultan Jakarta pada Selasa 9 Desember 2025 malam. Rais Syuriyah Muhammad Nuh memimpin rapat atas mandat Rais Aam KH Miftachul Akhyar.
Forum tersebut menetapkan KH Zulfa Mustofa sebagai Penjabat Ketua Umum PBNU. Zulfa yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua Umum akan memimpin organisasi sampai Muktamar digelar pada 2026.
Rapat pleno ini di hadiri sejumlah tokoh seperti Wakil Rais Aam KH Afifuddin Muhajir dan KH Anwar Iskandar. Selain itu, hadir pula Nasaruddin Umar, Khofifah Indar Parawansa, hingga Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.
Gus Yahya Tolak Keputusan Pleno
Gus Yahya menolak hasil rapat pleno Hotel Sultan dan menyatakan keputusan tersebut tidak sah. Ia menegaskan bahwa rapat pleno harus dipimpin bersama oleh Rais Aam dan Ketua Umum sesuai AD/ART.
Ketidakhadiran Gus Yahya sebagai Ketua Umum yang sah membuat forum tersebut tidak memenuhi syarat formal. Oleh karena itu, segala keputusan yang dihasilkan dianggap tidak memiliki legitimasi organisasi.
Gus Yahya juga menjelaskan bahwa rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat harian Syuriyah 20 November yang ia tolak sejak awal. Jika titik awal tidak diterima, maka segala keputusan yang mengikutinya juga tidak bisa diterima.
Kubu Gus Yahya Klaim Mayoritas Pengurus Menolak
Sekretaris Jenderal PBNU Amin Said Husni mengklaim mayoritas fungsionaris menolak pemakzulan Ketua Umum. Ia menyatakan bahwa pengurus tetap patuh pada arahan para kiai sepuh dan mustasyar.
Forum Sesepuh dan Mustasyar NU yang berkumpul di Pesantren Tebuireng pada 6 Desember 2025 telah memberikan arahan tegas. Forum menilai keputusan rapat harian Syuriyah tentang pemakzulan bertentangan dengan AD/ART NU.
Amin menjelaskan bahwa peserta rapat pleno Hotel Sultan hanya seperempat dari total anggota yang memiliki hak pleno. Karena itulah, ia menyebut mayoritas pengurus menolak hasil rapat tersebut.
Keluarga Ma’ruf Amin Bantah Beri Restu
Keluarga besar KH Ma’ruf Amin membantah memberikan restu kepada Zulfa Mustofa untuk menjadi Pj Ketum PBNU. Putri Ma’ruf Amin, Siti Haniatunnisa, menyampaikan bantahan tersebut pada Rabu 10 Desember 2025.
Zulfa sebelumnya mengklaim telah meminta restu pamannya Ma’ruf Amin dalam rapat pleno Hotel Sultan. Ia menyebut dirinya adalah keponakan Ma’ruf Amin dan sudah mendapatkan restu untuk memimpin PBNU.
Namun keluarga menegaskan bahwa klaim tersebut tidak benar. Ma’ruf Amin tetap berpegang pada empat keputusan Forum Sesepuh dan Mustasyar di Pesantren Tebuireng yang menilai pemakzulan tidak sesuai AD/ART.
Profil Zulfa Mustofa Pj Ketum Versi Syuriyah
KH Zulfa Mustofa lahir di Jakarta pada 7 Agustus 1977. Ia berasal dari keluarga ulama dan memiliki hubungan kekerabatan dengan mantan Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin melalui ibunya.
Zulfa menempuh pendidikan agama di berbagai pesantren di Pekalongan dan Pati. Pada tahun 2000, ia merintis majelis taklim sendiri bernama Darul Musthofa yang berkembang hingga kini.
Selain aktif di PBNU, Zulfa juga tercatat sebagai Wakil Sekretaris Majelis Ulama Indonesia pusat. Pada September 2024, ia menerima gelar doktor honoris causa dari UIN Sunan Ampel Surabaya.
Zulfa Janji Normalisasi Organisasi
Setelah ditetapkan sebagai Pj Ketum, Zulfa Mustofa menyatakan komitmennya untuk menormalisasi roda organisasi. Ia menyebut tugas utamanya adalah mempersiapkan Muktamar ke-35 dengan sebaik-baiknya.
Zulfa mengajak seluruh warga NU untuk kembali rukun dan bersatu. Ia menegaskan tidak ingin menjadi bagian dari konflik masa lalu melainkan ingin menjadi solusi untuk masa depan organisasi.
Di bawah kepemimpinannya, Zulfa berjanji mempercepat penerbitan surat keputusan kepengurusan di tingkat cabang dan wilayah. Ia juga berkomitmen menggelar muktamar yang bersih dari praktik politik uang.
Percepatan Muktamar Bukan Hal Baru
Wacana percepatan muktamar sebenarnya sudah muncul sebelum konflik memanas. Rais Syuriyah Muhammad Nuh menjelaskan bahwa ini bukan percepatan melainkan pengembalian siklus normal organisasi.
Muktamar ke-34 di Lampung pada Desember 2021 sebenarnya sudah mundur satu tahun dari jadwal normal akibat pandemi Covid-19. Oleh karena itu, penyelenggaraan muktamar pada 2026 justru mengembalikan siklus lima tahunan.
Forum pleno juga menyepakati untuk menggelar Konferensi Besar, Munas Alim Ulama, dan persiapan menuju Muktamar. Peringatan 100 tahun NU pada 31 Januari 2026 akan menjadi momentum konsolidasi organisasi.
Empat Keputusan Forum Sesepuh Tebuireng
Forum Sesepuh dan Mustasyar NU yang berkumpul di Pesantren Tebuireng Jombang pada 6 Desember 2025 menghasilkan empat keputusan penting. Keputusan ini menjadi pegangan bagi banyak pengurus dalam menyikapi konflik.
Pertama, forum menilai proses pemakzulan Ketua Umum tidak sesuai dengan ketentuan AD/ART organisasi. Kedua, forum melihat adanya informasi pelanggaran serius yang perlu diklarifikasi melalui mekanisme organisasi.
Ketiga, forum merekomendasikan agar rapat pleno untuk menetapkan Pj tidak diselenggarakan sebelum prosedur diselesaikan. Keempat, forum mengimbau semua pihak menahan diri dan menghindari langkah yang memperbesar ketegangan.
Dualisme Kepemimpinan PBNU
Konflik ini menciptakan situasi dualisme kepemimpinan di tubuh PBNU. Di satu sisi, kubu Rais Aam mengakui Zulfa Mustofa sebagai Pj Ketum yang sah berdasarkan hasil pleno Hotel Sultan.
Di sisi lain, kubu Gus Yahya tetap mempertahankan posisinya sebagai Ketua Umum hasil Muktamar Lampung. Gus Yahya menegaskan bahwa pergantian ketua umum hanya bisa dilakukan melalui forum muktamar.
Kedua kubu saat ini sama-sama mengklaim sebagai kepemimpinan PBNU yang sah. Situasi ini berpotensi menimbulkan kebingungan di kalangan nahdliyin di tingkat akar rumput.
Jalur Hukum Menjadi Opsi
Gus Yahya menyatakan kesiapannya untuk menempuh jalur hukum terkait konflik internal ini. Ia menyebut langkah tersebut sebagai upaya terakhir jika mekanisme organisasi tidak bisa menyelesaikan persoalan.
Namun demikian, Gus Yahya tetap mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan dan musyawarah. Ia berharap semua pihak bisa duduk bersama untuk mencari jalan keluar terbaik bagi organisasi.
Langkah hukum tentu akan membawa konsekuensi tersendiri bagi citra organisasi. Oleh karena itu, banyak pihak berharap konflik ini bisa diselesaikan melalui mekanisme internal sebelum meluas ke ranah hukum.
Dampak Konflik pada Roda Organisasi
Konflik berkepanjangan berpotensi mengganggu roda organisasi di berbagai tingkatan. Pengurus wilayah dan cabang yang harus memilih kubu mana yang akan diikuti menghadapi dilema tersendiri.
Selain itu, penerbitan surat keputusan kepengurusan di tingkat cabang dan wilayah juga terancam terhambat. Kedua kubu mengklaim memiliki legitimasi untuk menerbitkan SK tersebut.
Program-program organisasi yang sudah direncanakan juga berpotensi terganggu pelaksanaannya. Fokus dan energi pengurus yang seharusnya untuk pemberdayaan umat justru tersedot untuk mengurus konflik internal.
Harapan Rekonsiliasi dari Berbagai Pihak
Banyak pihak berharap konflik ini segera menemukan jalan penyelesaian yang damai. Para kiai sepuh dan mustasyar terus mengupayakan rekonsiliasi melalui berbagai pertemuan dan komunikasi.
Warga nahdliyin di akar rumput juga mendambakan kepemimpinan yang bersatu dan solid. Mereka berharap para pengurus di tingkat pusat bisa mengesampingkan ego dan kepentingan masing-masing.
NU sebagai organisasi keagamaan terbesar di Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kerukunan umat. Konflik internal yang berlarut-larut tentu tidak mencerminkan semangat ahlussunnah wal jamaah yang selalu mengedepankan musyawarah.
Peran Gus Ipul dalam Konflik
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul turut hadir dalam rapat pleno Hotel Sultan. Kehadirannya menarik perhatian karena ia sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PBNU di bawah kepemimpinan Gus Yahya.
Gus Ipul menyatakan tidak memiliki masalah secara pribadi dengan Gus Yahya. Ia menegaskan bahwa hubungan personal di antara keduanya tetap baik meskipun berada di posisi yang berbeda dalam konflik ini.
Kehadiran Gus Ipul di kubu Rais Aam menjadi salah satu faktor yang melemahkan posisi Gus Yahya. Sebagai Sekjen, Gus Ipul memiliki peran penting dalam administrasi dan koordinasi organisasi.
Pondok Pesantren Krapyak Beri Dukungan
Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta menyatakan dukungannya terhadap penyelenggaraan pleno PBNU. Pesantren bersejarah ini mendukung pembahasan pergantian Ketua Umum melalui mekanisme yang ada.
Dukungan dari pesantren-pesantren besar menjadi faktor penting dalam dinamika konflik. Suara para kiai pesantren seringkali menjadi penentu arah kebijakan dalam organisasi tradisionalis seperti NU.
Namun demikian, tidak semua pesantren memiliki sikap yang sama. Beberapa pesantren memilih untuk tidak berpihak dan mendorong penyelesaian damai melalui muktamar.
Rapat Konsolidasi Daring Zulfa
Pj Ketum PBNU Zulfa Mustofa menggelar rapat konsolidasi secara daring pada Kamis 11 Desember 2025. Rapat ini mengundang jajaran pengurus pusat, puluhan pengurus wilayah, dan ratusan pengurus cabang se-Indonesia.
Tujuan rapat adalah mensosialisasikan hasil keputusan pleno Syuriyah PBNU. Zulfa meminta seluruh jajaran pengurus untuk merapatkan barisan dan bersatu menjalankan fungsi kelembagaan.
Ia juga mengumumkan rencana penyelenggaraan Konferensi Besar sekaligus peringatan 1 Abad NU. Agenda besar ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno pada akhir Januari 2026.
Legitimasi Kedua Kubu Dipertanyakan
Situasi dualisme kepemimpinan membuat legitimasi kedua kubu sama-sama dipertanyakan. Kubu Gus Yahya mempertanyakan keabsahan pleno yang tidak dihadiri Ketua Umum sebagai pimpinan bersama.
Sementara itu, kubu Rais Aam mempertanyakan otoritas Gus Yahya yang sudah diberhentikan melalui keputusan Syuriyah. Kedua pihak sama-sama mengklaim memiliki dasar hukum organisasi yang kuat.
Situasi ini membutuhkan penyelesaian yang bijaksana agar tidak semakin memecah belah organisasi. Para ahli hukum organisasi dan ulama senior diharapkan bisa memberikan pandangan yang jernih.
Sejarah Konflik Serupa di NU
Konflik internal bukanlah hal baru dalam sejarah panjang Nahdlatul Ulama. Muktamar ke-33 di Jombang pada 2015 juga diwarnai ketegangan yang cukup tinggi di antara kubu-kubu yang berbeda.
Bahkan Muktamar ke-32 di Makassar pada 2010 juga sempat memanas terkait pemilihan Rais Aam. Namun pada akhirnya, semua konflik tersebut berhasil diselesaikan melalui mekanisme organisasi.
Pengalaman menyelesaikan konflik di masa lalu memberikan harapan bahwa persoalan kali ini juga bisa diselesaikan. NU memiliki tradisi musyawarah dan tawadhu yang kuat untuk mencari jalan tengah.
Menuju Muktamar ke-35
Terlepas dari konflik yang sedang berlangsung, semua pihak sepakat bahwa muktamar adalah forum yang tepat untuk menyelesaikan persoalan. Muktamar ke-35 diharapkan bisa menjadi momentum rekonsiliasi dan konsolidasi.
Gus Yahya sudah menyatakan kesiapannya untuk muktamar kapan saja dengan catatan syarat terpenuhi. Kubu Rais Aam juga menargetkan muktamar digelar pada 2026 sebelum atau sesudah Hari Raya Idul Adha.
Yang terpenting adalah seluruh proses menuju muktamar dijalankan sesuai AD/ART organisasi. Dengan demikian, hasil muktamar akan memiliki legitimasi kuat dan diterima oleh seluruh warga nahdliyin.
Peran Pemerintah dalam Konflik
Kehadiran sejumlah pejabat pemerintah dalam rapat pleno menimbulkan pertanyaan tersendiri. Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Menteri Sosial Gus Ipul terlihat hadir mendukung kubu Rais Aam.
Keterlibatan pejabat pemerintah dalam konflik internal organisasi keagamaan memang sensitif. Beberapa pihak menilai pemerintah seharusnya bersikap netral dan mendorong rekonsiliasi.
Namun di sisi lain, banyak pengurus PBNU yang juga menjabat posisi di pemerintahan. Hal ini membuat garis pemisah antara urusan organisasi dan pemerintahan menjadi tidak selalu jelas.
Dampak pada Hubungan NU dengan Pemerintah
Konflik internal PBNU berpotensi mempengaruhi hubungan organisasi dengan pemerintah pusat. NU selama ini dikenal sebagai mitra strategis pemerintah dalam berbagai program pembangunan.
Program-program seperti moderasi beragama dan pemberdayaan ekonomi pesantren melibatkan kerjasama erat antara NU dan pemerintah. Konflik yang berlarut tentu bisa mengganggu kerjasama tersebut.
Presiden Prabowo Subianto sendiri diketahui memiliki hubungan baik dengan berbagai elemen NU. Pemerintah diharapkan bisa memfasilitasi dialog tanpa memihak salah satu kubu.
Sikap Nahdliyin di Akar Rumput
Warga nahdliyin di tingkat akar rumput umumnya menginginkan perdamaian dan persatuan. Mereka tidak terlalu peduli dengan siapa yang memimpin asalkan organisasi bisa berjalan dengan baik.
Banyak nahdliyin yang merasa lelah dengan konflik di tingkat pusat yang tidak kunjung selesai. Mereka berharap para pengurus bisa mencontoh sikap para kiai sepuh yang selalu mengedepankan musyawarah.
Di berbagai daerah, kegiatan organisasi seperti pengajian dan sosial kemasyarakatan tetap berjalan normal. Nahdliyin di akar rumput memilih untuk fokus pada kegiatan yang bermanfaat bagi umat.
Baca Berita Terkait : www.inmuebleslaromana.com